3 Kapal Pengangkut Beras Impor Ilegal di Batam Tak Punya Dokumen Resmi
0 menit baca
"Setelah kami cek, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin, tidak ada dokumen barang, dan tidak ada izin pengiriman. Sehingga kami simpulkan ini adalah kegiatan ilegal. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang," ujar Yan Eka Putra dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).
Pemerintah Kota (Pemkot) Batam pun menegaskan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas penyelundupan pangan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jajaran daerah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras dan komoditas lain secara ilegal melalui pelabuhan tersebut. "Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan. Lalu berbagai upaya yang telah Pak Menteri lakukan, Alhamdulillah, Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Amsakar saat melaporkan perkembangan kepada Amran, Selasa (25/11) silam.
Amsakar menjelaskan pada Senin malam (24/11), tim gabungan dari Kodim 0316/Batam, Dandenpom, Kepolisian, dan unsur lain langsung mengamankan sejumlah barang ilegal sebelum sempat berpindah tangan.
Ia menambahkan temuan tersebut akan dibawa ke forum Satgas Pangan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. "Kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir," ujarnya.
Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai wilayah perbatasan membuatnya rentan menjadi jalur masuk barang ilegal. Karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah dinilai penting agar ruang gerak mafia pangan dapat ditutup.
Amsakar menyampaikan keberhasilan pengamanan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani.
"Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan pesan yang jelas negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Pangan adalah urusan hidup rakyat, dan petani harus dilindungi," ujarnya. (red)
