Waspada Mata-Mata, Komdigi Tidak Izinkan Starlink Beri Layanan Jelajah
“Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink itu nggak boleh,” ujar Toni.
Pengecualian hanya berlaku untuk kapal laut yang bergerak lintas wilayah selama maksimal tujuh hari.
“Kalau di kapal laut, kita izinkan antara negara bergerak selama tujuh hari itu boleh,” tambahnya.
Starlink tidak boleh memberi layanan perangkat “Jelajah” (roaming)? Sebab, hal itu sudah merupakan bagian dari komitmen.
Dalam.situs resmi Starlink ditemukan bahwa pelanggan di Indonesia (termasuk Malaysia, Jepang, Yordania, dan Meksiko) tidak bisa menggunakan Starlink saat bepergian di darat karena dilarang oleh peraturan setempat. Toni menegaskan, seluruh perangkat Starlink di Indonesia hanya boleh digunakan secara tetap, tidak portabel, termasuk modem model terbaru yang mendukung mobilitas.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
“Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemu-kenali misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kita akan cabut,” lanjut dia.
Kemkomdigi akan memberikan peringatan terlebih dahulu dan meminta penghentian penggunaan yang tidak sesuai aturan.
“Kita akan tegur, kita akan minta dia hentikan sampai dia memenuhi syarat,” ujar Toni.
Starlink saat ini telah mendapatkan perpanjangan izin untuk penambahan kapasitas melalui jalur E-Band sebesar 5 GB, yang difungsikan untuk memperluas konektivitas hub dan menjangkau pelanggan baru.
“E-Band ini kapasitasnya hanya 5 GB, jadi dia untuk hub, menambah hub. Supaya nggak mengganggu kinerjanya,” ungkap Toni.
Starlink Indonesia saat ini memiliki sekitar tujuh hub yang sudah dibangun dan akan terus diawasi oleh pemerintah terkait kepatuhan teknis dan operasionalnya.
SSI bukan Starlink Global
Kepada Beegelora.com di Tangerang dilaporkan, Kemkomdigi juga menekankan bahwa entitas yang beroperasi di Indonesia adalah Starlink Services Indonesia (SSI), bukan Starlink global. Oleh karena itu, SSI tunduk pada peraturan yang sama seperti penyelenggara layanan internet (ISP) lainnya di Indonesia.
“Starlink jangan dipikirkan Starlink SpaceX ya, tapi ini adalah Starlink Services Indonesia, adalah penyelenggara Indonesia,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa SSI harus menyewa transponder, membangun hub, dan bekerja sama dengan penyedia jaringan dalam negeri.
“Jadi mereka sama dengan internet-internet yang lain yang ada di Indonesia,” jelas Toni.
Meski saat ini mayoritas pelanggan Starlink berada di kawasan perkotaan, pemerintah berharap SSI dapat memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami mendukung penetrasi broadband yang merata. Tapi semuanya harus sesuai aturan. Jadi tidak ada perlakuan istimewa,” tegas Toni. (red)
