Peraturan Presiden No.98 Tahun 2025 Terbit, Mahkamah Agung RI Dorong Kepastian Sengketa Lintas Negara
Pernyataan tersebut disampaikan Sunarto dalam kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 yang digelar Selasa (10/02). Sunarto menegaskan, Perpres tersebut menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin mendorong meningkatnya hubungan hukum antarnegara, baik dalam ranah bisnis, investasi, maupun hubungan perdata lainnya.
“Kehadiran peraturan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum perdata nasional dan kepastian hukum penyelesaian sengketa lintas negara,” ujar Sunarto.
MA juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah putusan pengadilan Indonesia, khususnya di bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, telah memperoleh pengakuan di berbagai yurisdiksi asing. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan internasional terhadap sistem peradilan Indonesia.
Mahkamah Agung menilai, meningkatnya pengakuan terhadap putusan pengadilan Indonesia di luar negeri merupakan indikator penting dalam memperkuat posisi hukum nasional di tingkat global. Selain itu, hal tersebut turut menjadi dorongan bagi lembaga peradilan untuk terus memperbaiki kualitas putusan dan tata kelola peradilan.
"Melalui penerbitan Perpres Nomor 98 Tahun 2025, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem hukum nasional serta meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang hukum perdata internasional, guna mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam sengketa lintas batas negara," ungkapnya. (red)
Dilarang keras menyalin, memodifikasi, memproduksi ulang, menerbitkan ulang, mengunggah ulang, serta mendistribusikan ulang semua konten tabir87news.co.id dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari tabir87news.co.id. Semua konten dalam tabir87news adalah hak milik tabir87news.co.id dan dilindungi oleh UU Hak Cipta.
