Menteri Keuangan Nepal Ditelanjangi dan Diarak Massa

tabir87news.co.id || Kathmandu Nepal -- Aksi protes besar-besaran mengguncang Nepal sejak awal September 2025. Ribuan pemuda dari generasi Z turun ke jalan, memprotes maraknya korupsi dan kebijakan pemerintah yang memblokir akses ke 26 media sosial populer seperti Facebook, Instagram, X, hingga YouTube. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah otoriter yang membungkam kebebasan berekspresi.

Demonstrasi yang bermula di Kathmandu segera meluas ke berbagai kota. Massa berhasil menerobos gedung parlemen dan membakar sejumlah fasilitas pemerintah. Polisi yang dikerahkan menggunakan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam. Bentrokan keras menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya, menurut laporan organisasi hak asasi manusia.

Gelombang perlawanan ini berujung pada krisis politik besar. Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli terpaksa mundur dari jabatannya setelah menghadapi tekanan publik yang tak terbendung. Mundurnya dua pucuk pimpinan negara menandai babak baru dalam sejarah Nepal, sekaligus memperlihatkan pengaruh generasi muda dalam mengubah lanskap politik.

Protes ini juga menyebabkan terganggunya layanan publik. Bandara Internasional Tribhuvan sempat ditutup, dengan beberapa penerbangan dialihkan ke India. Aktivitas ekonomi di ibu kota lumpuh, sementara masyarakat menghadapi ketidakpastian mengenai arah transisi pemerintahan berikutnya.

Meski pemerintah mencabut larangan media sosial sehari setelah bentrokan mematikan, massa menolak berhenti. Mereka menuntut reformasi lebih dalam, termasuk pemberantasan korupsi sistemik dan regenerasi kepemimpinan. Walikota Kathmandu, Balendra Shah, yang sebelumnya dikenal sebagai rapper, muncul sebagai figur alternatif yang disorot kaum muda sebagai simbol harapan baru.

Dengan korban jiwa yang tidak sedikit, runtuhnya pemerintahan, dan sorotan dunia internasional, demonstrasi ini diyakini akan menjadi titik balik penting bagi Nepal. Gerakan Gen Z kini dipandang bukan hanya sebagai perlawanan digital, melainkan kekuatan politik nyata yang mampu mengubah arah bangsa. (red)