Gerakan Pemuda Marhaenis Soroti Trigana Air: APBD Bukan untuk Fasilitas Istimewa Pejabat Kepulauan Sula

tabir87news.co.id || Kep.Sula -- Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Kepulauan Sula melayangkan kritik keras terhadap layanan penerbangan subsidi oleh maskapai Trigana Air. Mereka menilai kebijakan pengelolaan subsidi tersebut tidak adil, karena dinilai lebih mengutamakan pejabat pemerintah daerah ketimbang masyarakat umum yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima manfaat.

Sekretaris DPC GPM Kepulauan Sula, Ahkam Kurniawan Buamona, menegaskan bahwa penggunaan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan keistimewaan kepada pejabat merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip pelayanan publik yang berkeadilan.

“Subsidi dari APBD diberikan untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses transportasi. Tapi kalau justru pejabat yang mendapat prioritas, ini jelas penyalahgunaan wewenang dan menyalahi semangat subsidi itu sendiri,” ujar Ahkam dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (25/9/2025).

Ahkam menyebut, kondisi tersebut bukan hanya merugikan masyarakat kecil yang terpaksa membeli tiket dengan harga komersial karena kursi subsidi sudah diisi pejabat, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012, yang mengatur keterlibatan badan usaha dalam pelayanan publik berbasis subsidi.

“Pasal 29 dan 30 UU Pelayanan Publik dengan tegas menyebutkan bahwa penyelenggara layanan, termasuk swasta, wajib mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik. Tidak ada celah untuk perlakuan istimewa bagi golongan tertentu,” tegasnya.

GPM meminta pemerintah daerah dan otoritas penerbangan sipil segera mengevaluasi kerja sama dengan Trigana Air dan melakukan pembenahan serius terhadap sistem distribusi subsidi yang dinilai diskriminatif dan tidak transparan.

“Subsidi adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan tiket prioritas bagi elite birokrasi. Ketika masyarakat dikesampingkan, maka makna dari pelayanan publik menjadi hampa,” pungkas Ahkam. (red)