Soroti Program Kesehatan Bergerak Jatim, Nur Faizin Bongkar Fakta Mengejutkan di Lapangan
0 menit baca
tabir87news.co.id || Surabaya -- Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB Nur Faizin menyoroti pelaksanaan Program Kesehatan Bergerak yang digagas Pemerintah Provinsi Jatim di wilayah kepulauan Sumenep. Dia menilai program tersebut masih jauh dari kata ideal dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban tanpa kajian mendalam terhadap kondisi lapangan. “Program ini sebenarnya bagus, hanya saja Gubernur Jatim tidak mempersiapkan secara maksimal kajian di lapangan,” ujar legislator asal Sumenep Nur Faizin dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7).
“Ada pasien yang dj-screening dokter dan bilang akan dibiopsi. Namun, belum dilakukan tindakan karena tim media tidak membawa formalin sehingga menunggu kiriman dari Sumenep ,” ungkapnya. Dia meminta Gubernur Jatim dan jajarannya menganalisis kemungkinan-kemungkinan dan upaya yang dilakukan saat pelayanan kesehatan bergerak bertandang ke kepulauan.
Nur Faizin soroti program Kesehatan Bergerak Pemprov Jatim di Pulau Sapudi. Kekurangan alkes dan pemadaman listrik hambat pelayanan masyarakat.
Nur Faizin soroti program Kesehatan Bergerak Pemprov Jatim di Pulau Sapudi. Kekurangan alkes dan pemadaman listrik hambat pelayanan masyarakat.
“Kepulauan ini menjadi permasalahan yang kompleks, di sana butuh pelayanan kesehatan terbaik yang memungkinkan dengan peralatan kesehatannya,” ucapnya.
Contoh yang memperihatinkan, yaitu dua puskesmas yang menjadi lokasi pelayanan harus merogoh kocek sendiri untuk menopang kekurangan anggaran tim dari Pemprov, padahal program ini seharusnya membantu daerah, bukan menambah beban. “Sekarang saja obgyn tidak ada, padahal banyak ibu hamil yang tidak mampu secara ekonomi ingin melakukan pemeriksaan,” kata dia. Politikus muda PKB itu meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera mengevaluasi total pelaksanaan program ini. Dia mendesak agar kegiatan kesehatan bergerak tidak hanya jadi acara seremonial, tetapi benar-benar berdasarkan kajian strategis dan kebutuhan riil masyarakat kepulauan.
“Program ini menelan anggaran besar, jangan jadikan ajang formalitas. Harus benar-benar dirasakan secara holistik,” pungkasnya. (red)