Program Presiden Prabowo, Tito: Pemerintah Daerah Jangan Mangkir
Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas progres Program 3 Juta Rumah, Selasa (22/7/2025).
Dalam rapat hybrid yang digelar dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Tito menekankan bahwa keterlibatan pemda dalam PSN adalah kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemda tidak bisa mengabaikan PSN. Ini program unggulan yang menjadi prioritas negara, bahkan ada sanksinya kalau tidak dilaksanakan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, perlu dibedakan antara Program Strategis Nasional dan Strategis Nasional.
Proyek mencakup pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bendungan, atau kereta cepat.
Sementara program lebih luas, mencakup visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan keliru. Proyek itu bagian dari program, tapi program punya spektrum yang lebih luas dan menyentuh kebutuhan masyarakat langsung,” jelasnya.
12 Program Unggulan Presiden Prabowo
Tito juga merinci 12 program prioritas nasional yang harus dijalankan pemda. Di antaranya adalah:
- Makan Bergizi Gratis
- Program 3 Juta Rumah
- Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan
- Sekolah Rakyat & Sekolah Unggul Garuda
- Rehabilitasi Sekolah
- Cek Kesehatan Gratis
- Lumbung Pangan
- Rumah Sakit Berkualitas
- Penanggulangan TBC
- Pembangunan Bendungan & Irigasi
- Penanganan Sampah
Terkait Program 3 Juta Rumah, pemerintah pusat telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian guna mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kemudahan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diberikan.
507 Daerah Sudah Laksanakan
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada 507 kabupaten/kota yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemda yang sudah responsif. Tinggal dua daerah lagi yang belum jalan. Tolong segera disusul,” tandasnya.
Dengan penegasan tersebut, Mendagri berharap seluruh kepala daerah memahami dan menjalankan PSN secara optimal agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. (red)
